17 Feb 2011, 0:53 WIB | Berita

Mendesak Perda Pendirian Tower

atau tower telekomunikasi di OKU Timur ini selain dampak dari kemajuan juga imbas dari tidak ada aturan yang baku terkait izin pendirian tower,” katanya. Menurutnya jika ada payung hukum yang tegas terkait dengan perizinan pembangunan tower, setidaknya akan dapat membatasi bangunan yang sudah berdiri sekarang ini. “Akibat tidak ada Perda yang mengatur pendirian tower. Kita juga

tidak bisa berbuat banyak untuk bisa mendapatkan penghasilan bagi daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor tersebut,” ujarnya. Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk digodok di DPRD,” jelasnya sambil menegaskan draft Raperda pengendalian tower didasarkan UU No 88/2009 tentang Pajak dan Retribusi.