22 May 2019, 12:40 WIB | Berita Umum

MOU Dengan Pihak Kejaksaan

Pemerintah Kabupatyen OKU Timur dan Kejari OKU Timur menandatangani Nota Kesepakatan bersama (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata Tata Usaha Negara (Datun). Pada nota kesepakatan ini dilakukan oleh seluruh kepala desa se Kabupaten OKU Timur dengan Kajari OKU Timur Ismaya Hera Wardanie SH, MHum, Selasa (21/05/2019).

Pada kesempatan tersebut Kajari OKU Timur Ismaya Hera Wardanie SH, MHum, mengatakan bahwa MoU sebagai upaya meminimalisir tuntutan hukum kepada kepala desa. Negara memililiki kepentingan tentang Tata Usaha Negara diantaranya desa dalam mengelola keuangan desa. Untuk itu Jika ada yang menyangkut hukum perdata, contohnya kepala desa dituntut karena keputusannya sebagai seorang kades bukan pribadi (person) yang ini bisa diberikan bantuan hukum,” ujar kajari.

Pada penandatangan MOU tersebut disaksikan oleh Bupati OKU Timur H.M Kholid Mawardi Bupati mengatakan, sejak digulirkannya dana desa yang mencapai Rp245 miliar dan Rp 2,1 miliar dana kelurahan ditemukan masalah hukum, sehingga perlu adanya pendampingan sehingga bisa meminimalisir pelanggaran hukum.

lebih lanjut beliau meminta dari awal dilakukan pengawasan dan jangan sampai dipanggil karena sudah ada kejadian. Dengan dana sebesar ini tentu dibutuhkan sistem pengelolaan yang benar-benar bagus,” ujarnya.

hadir dalan acara ini Kepala dinas PMD OKU Timur H Rusman SE, MM, Inspektorat Hasbullah Assisten I Setda OKU Timur Dwi Suprianto dan para Camat se OKU Timur.