12 Mar 2019, 11:46 WIB | Berita

Oku Timur Bebas KDRT

TP PKK dan Dinas PPPA Gelar Sosialisasi 

Untuk  mewujudkan Kabupaten OKU Timur Bebas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta meningkatkan keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang baik, Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui TP PKK OKU Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) OKU Timur melakukan sosialisasi tentang KDRT.
Kegiatan dibuka langsung Bupati OKU Timur HM Kholid MD diwakili Plh Sekda OKU Timur Ir M Husin serta dihadiri Ketua TP PKK Hj Rusmiyati Kholid, Wakil Ketua TP PKK Lilik Setio Rini Fery, Asisten III, Kadin PPPA, OPD, Camat, Kepala Desa, GOW, Persit, Bhayangkari, anggota P2TP2A Kabupaten OKU Timur, P2TP2A Kecamatan, Forum PUSPA, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak serta narasumber Dr Heri Junaidi, MM dan Dr Rina Abrasi, SH, M.Hum dari Pusat Study Gender dan Anak UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan berlangsung di Balai Rakyat Pemkab OKU Timur, Selasa (12/3).
Plh Sekda OKU Timur Ir M Husin mengatakan, dengan semakin majunya teknologi komunikasi saat ini membuat kasus pelecehan dan KDRT menjadi semakin marak, dimana hal ini disebabkan karena terjadinya ketidak seimbangan antara harapan dengan kenyataan didalam rumah tangga yang salah satu faktor paling dominan adalah masalah ekonomi. Sehingga KDRT harus dicegah secara dini .
“Faktor ekonomi merupakan hal
yang sangat penting dalam keluarga untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, salah satu upaya pencegahannya adalah setiap keluarga dan individu harus kembali bersatu dan menjalin kasih sayang diantara mereka, serta memperkuat pendidikan agama didalam keluarga,” jelasnya.
 Kepala Dinas PPPA OKU Timur Dra Hj Yuniati, MM menambahkan, selain untuk mecegah KDRT secara dini, tujuan kegiatan sosialisasi ini juga mengimplementasikan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak sehingga dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kota Layak Anak (KLA). Dimana pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan 31 hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras termasuk kondisi fisik dan mental.