Situs Pemerintah Kabupaten OKU Timur
          Selamat Datang Di Website Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur              Yakin OKU TIMUR lebih baik, Aman, Nyaman tanpa Jalan Berlubang          
Perikanan Peternakan Jarak Durian Komering Adipura Duku Komering Pertambangan Lumbung Pangan : Padi Kelapa Sawit Karet
Banner OKU Timur
Hari/Tanggal Jam
Rabu
18 Jul 2018
03:23:56

Peraturan Menteri

garuda pancasila

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8, Pasal 65, Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi
dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh;

c. bahwa untuk mengantisipasi implikasi Surat Menteri Keuangan Nomor S-745/PK/2016 tanggal 10 November 2016, Perihal Pembiayaan terhadap Adanya Pengalihan Urusan dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat, diperlukan pengaturan pembiayaan akibat penataan urusan pemerintahan konkuren khususnya belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A
Anggaran urusan pemerintahan konkuren yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

3. Lampiran angka 10 Romawi IV diubah dan di antara angka 1 dan angka 2 Romawi V disisipkan 3 (tiga) angka baru, yaitu angka 1a, angka 1b, dan angka 1c dalam Lampiran Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2016.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

                  ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 125.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

                 ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001

(Ditulis Oleh : Arinata)



Jajak Pendapat

  • Bagaimana tampilan website ini?

    View Results

    Loading ... Loading ...

Arsip Artikel

Hak Cipta © 2012 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Jl. Lintas Sumatera KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Prov. Sumatera Selatan 32181
Tel: 0735-481035, Fax: 0735-482750
Email: info@okutimurkab.go.id
Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Timur
Jl. Lintas Sumatera KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Prov. Sumatera Selatan 32181
Tel: 0735-481686, Fax: 0735-481686
Email: inforkom@okutimurkab.go.id
Developed by rajadigital