Situs Pemerintah Kabupaten OKU Timur
          Selamat Datang Di Website Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur              Yakin OKU TIMUR lebih baik, Aman, Nyaman tanpa Jalan Berlubang          
Perikanan Peternakan Jarak Durian Komering Adipura Duku Komering Pertambangan Lumbung Pangan : Padi Kelapa Sawit Karet
Banner OKU Timur
Hari/Tanggal Jam
Rabu
26 Apr 2017
00:43:26

Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan
dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah terus berupaya mendorong terwujudnya
pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri;
b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum
dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, Kontrak Karya,
dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai divestasi saham;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45
(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam jenis
tertentu, atau batubara diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

(1a) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan diajukan
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(1a) paling sedikit harus dilengkapi:
a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
f. neraca sumber daya dan cadangan.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menolak
permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi
berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi
produksi yang baik.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP
Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.

(6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi
sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.”

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 72
(1) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diajukan kepada Menteri paling cepat dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya jangka waktu IUPK Operasi Produksi.
(2) Permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit harus dilengkapi:
a. peta dan batas koordinat wilayah;
b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
f. neraca sumber daya dan cadangan.
(3) Menteri dapat menolak permohonan perpanjangan IUPK Operasi Produksi apabila pemegang IUPK
Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUPK Operasi Produksi tidak
menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUPK
Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.
(5) Pemegang IUPK Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
(6) Pemegang IUPK Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUPK Operasi Produksi
sebanyak 2 (dua) kali, wajib mengembalikan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 85
(1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral atau batubara yang menjual mineral atau batubara yang
diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
(2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk mineral logam dan batubara;
b. gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mineral bukan logam
dan batuan.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar
dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral logam dan batubara
diatur dengan Peraturan Menteri.”

4. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 97
(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak
berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh
sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

(2) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah
akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:
a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);
b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);
c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);
d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);
e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen),
dari jumlah seluruh saham.

(3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada peserta Indonesia yang
terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota,
BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

(4) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(5) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD.

(6) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia membeli saham,
ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional.

(7) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi
tahap penambangan.”

5. Ketentuan angka 3 dihapus dan angka 5 Pasal 112C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 112C
1. Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib melakukan pemurnian basil
penambangan di dalam negeri.

2. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 4 huruf a
Peraturan Pemerintah ini wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di
dalam negeri.
3. Dihapus.

4. Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang melakukan kegiatan
penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan
penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian, batasan minimum
pengolahan dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri.”

6. Setelah Pasal 112E ditambahkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 112F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 112F
1. Pihak yang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri wajib memanfaatkan mineral logam
dengan kriteria tertentu.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan mineral logam dengan kriteria tertentu sebagaimana
dimaksud pada angka 1 diatur dengan Peraturan Menteri.”

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Januari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 4

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan
bahwa terhadap komoditas mineral logam wajib dilakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan
pengolahan dan pemurnian dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan
untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri.
Bahwa hingga saat ini pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan
dan pemurnian di dalam negeri belum terwujud sepenuhnya sehingga diperlukan percepatan
pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang dilakukan seoptimal mungkin, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta berkeadilan. Sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya pembangunan
fasilitas pemurnian di dalam negeri, Pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian
dengan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Selain sebagaimana tersebut di atas, perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai pelaksanaan penjualan mineral dan batubara dengan
mengatur kembali ketentuan mengenai harga patokan, divestasi saham dalam rangka memberikan
manfaat yang optimal bagi Negara.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 72
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 85
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “harga patokan” adalah harga yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan dalam
menentukan perhitungan kewajiban iuran produksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Peraturan Menteri paling sedikit memuat biaya penyesuaian yang dibebankan sebagai biaya penjualan.
Angka 4
Pasal 97
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 112C
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 112F
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6012

(Ditulis Oleh : Arinata)



Jajak Pendapat

  • Bagaimana tampilan website ini?

    View Results

    Loading ... Loading ...

Arsip Artikel

Hak Cipta © 2012 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Jl. Lintas Sumatera KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Prov. Sumatera Selatan 32181
Tel: 0735-481035, Fax: 0735-482750
Email: info@okutimurkab.go.id
Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Timur
Jl. Lintas Sumatera KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Prov. Sumatera Selatan 32181
Tel: 0735-481686, Fax: 0735-481686
Email: inforkom@okutimurkab.go.id
Developed by rajadigital