Situs Pemerintah Kabupaten OKU Timur
          Selamat Datang Di Website Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur              Yakin OKU TIMUR lebih baik, Aman, Nyaman tanpa Jalan Berlubang          
Perikanan Peternakan Jarak Durian Komering Adipura Duku Komering Pertambangan Lumbung Pangan : Padi Kelapa Sawit Karet
Banner OKU Timur
Hari/Tanggal Jam
Sabtu
17 Nov 2018
07:53:09

Peraturan Presiden

garuda pancasila

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015
TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan optimalisasi
pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan, perlu perubahan Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan
keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir
dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan
tangkap, pengelolaan perikanan budidaya,
penguatan daya saing dan sistem logistik produk
kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan
usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan
pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang
laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman
hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau
kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan
perikanan budidaya, penguatan daya saing dan
sistem logistik produk kelautan dan perikanan,
peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan
perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut,
pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati
laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan
perikanan budidaya, penguatan daya saing dan
sistem logistik produk kelautan dan perikanan,
peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan
perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan
dan pengembangan sumber daya manusia kelautan
dan perikanan;

e. pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian
mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan
hayati ikan;

f. pelaksanaan pengembangan kawasan sentra
kelautan dan perikanan terpadu;

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

h. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan
Perikanan; dan

j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Kementerian Kelautan dan Perikanan tediri atas:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan;
f. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan;
g. Inspektorat Jenderal;
h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan;
i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan;
j. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
k. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan
Antarlembaga; dan
l. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

3. Judul Bagian Kesembilan pada BAB II diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 26

(1) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.
(2) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan riset di
bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan
sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program
riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kelautan dan perikanan, serta program
pengembangan sumber daya manusia kelautan dan
perikanan;
b. pelaksanaan riset dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan,
serta pengembangan sumber daya manusia kelautan
dan perikanan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kelautan dan perikanan, serta
pengembangan sumber daya manusia kelautan dan
perikanan;
d. pelaksanaan administrasi Badan Riset dan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

7. Judul Bagian Kesepuluh pada BAB II dihapus.

8. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 36
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36
(1) Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan
Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait
dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
(2) Dihapus.
(3) Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan
Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada Menteri terkait dengan bidang
kemasyarakatan dan hubungan antarlembaga.
(4) Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya
Laut mempunyai tugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait
dengan bidang ekologi dan sumber daya laut.

Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

                ttd.

YASONNA H. LAOLY

( Ditulis Oleh : Arinata.N )



Jajak Pendapat

  • Bagaimana tampilan website ini?

    View Results

    Loading ... Loading ...

Arsip Artikel

Hak Cipta © 2012 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Jl. Lintas Sumatera KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Prov. Sumatera Selatan 32181
Tel: 0735-481035, Fax: 0735-482750
Email: info@okutimurkab.go.id
Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Timur
Jl. Lintas Sumatera KM 7, Kota Baru Selatan, Martapura, Prov. Sumatera Selatan 32181
Tel: 0735-481686, Fax: 0735-481686
Email: inforkom@okutimurkab.go.id
Developed by rajadigital