10 Jun 2016, 15:41 WIB | Berita, Berita Daerah, Berita Umum

Tiga Raperda Disetujui DPRD OKU TIMUR

Martapura, 30 Mei 2016.

Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam membahas dan meneliti tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016. Adapun Dasar Hukum dalam Rapat Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam membahas dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 yaitu :

– Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 18 Tahun 2016, tentang Susunan Acara dan Jadwal Rapat Paripurna ke– III DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Masa persidangan ke– II tahun 2016 memebahas dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016;

  • Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 tahun 2016 tentang penempatan / penetapan dan tugas Panitia Khusus I dan II DPRD Kabupaten OKU Timur, dalam rangka membahas dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur tahun 2016;
  • Pidato Pengantar Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang penjelasan terhadap 4 (empat) Raperda tahun 2016 pada tanggal 26 Mei 2016.

Adapan maksud dari rapat  Panitia Khusus II DPRD tersebut adalah untuk meneliti dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2016, sebagaimana telah dilaksanakan pembahasannya oleh Panitia Khusus I bersama eksekutif. Disebutkan pula bahwa dalam Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai materi pembahasan yaitu :

-Raperda Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa tertuang dalam :

  • Pasal 21 huruf ( e ) yang semula berusia paling rendah 25 Tahun sampai dengan 60 tahun pada saat mendaftar berubah menjadi berusia paling rendah 25 tahun sampai dengan 55 tahun pada saat mendaftar.
  • Pasal 21 huruf ( h ) semula berbunyi Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara berubah menjadi Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara dan Tidak Sebagai Terdakwa.
  • Pasal 21 huruf ( k ) semula berbunyi berbadan sehat dan tidak Terindentifikasi pemakai narkoba berubah menjadi berbadan sehat dan tidak terindikasi pemakaian narkoba.

-Raperda Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya tertuang dalam :

  • Pasal 23 huruf ( d ) semula berbunyi Memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit milik pemerintah daerah atau dari BNK / BNNK Ogan Komering Ulu Timur sebagai lembaga yang menangani langsung penyalahgunaan narkotika di kabupaten berubah menjadi memiliki surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dikeluarkan dari BNK / BNNK Ogan Komering Ulu Timur sebagai lembaga yang menangani langsung penyalahgunaan narkotika di kabupaten.
  • Pada pasal 24 ayat 2 huruf ( a ) semula berbunyi meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas bermaterai yang menyatakan yang tidak akan mengedarkan dan / atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD berubah menjadi kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan yang tidak akan mengedarkan dan / atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selama menjadi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  • Pada pasal 25 ada penambahan berbunyi : point ( f ) siap melaksanakan tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sewaktu–waktu dan secara berkala, yang pelaksanaannya akan dilakukan langsung oleh BNK / BNNK OKU Timur.
  • Pasal 26 berbunyi penulisan garis miring pada kalimat dan / atau huruf ( a ) sampai huruf ( e ) dihilangkan.
  • Pasal 27 huruf ( c ) semula berbunyi melakukan peliputan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh BNK / BNNK Ogan Komering Ulu Timuratau instansi dan lembaga pegiat anti narkoba yang ada di Kabupaten berubah menjadi peliputan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh BNK / BNNK Ogan Komering Ulu Timur atau instansi dan lembaga Penggiat anti anti narkoba yang ada di Kabupaten.

-Penambahan pada pasal 33 ayat ( 2 ) huruf ( e ) berbunyi Biaya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

  • Pasal 41 ayat ( 2 ) huruf ( c ) semula berbunyi kohesi sosial berubah menjadi hubungan sosial.

Adapun Panitia Khusu II DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Ketua Ahsan Daud, SH, Sekretaris Edi Kurniansah, SH dan Pelapor Rafelta Tuska Putra, S.Pt. Dalam rapat Rancangan Peraturan Daerah tersebut dihadiri oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Kepala Dinas, Badan, Kantor serta seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bupati Ogan Komering Ulu Timur HM Kholid MD dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas disetujuinya tiga dari lima Raperda yang diajukan menjadi Perda oleh DPRD Ogan Komering Ulu Timur. Dalam seluruh proses yang berlangsung kata Kholid partisipasi dari semua element sangat diharapkan. Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah akan melakukannya dengan terbuka dalam setiap proses.

Sebanyak tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU Timur, dalam rapat paripurna penutup Senin (30 Mei 2016) pukul 19.30 WIB. Adapun tiga Raperda yang disetujui menjadi Perda tersebut masing-masing perda mengenai tatacara pemilihan Kepala Desa, perda mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Psikitropika dan perda tentang Tower Telokmunikasi. Sedangkan dua Raperda yang tidak disetujui untuk disahkan menjadi perda adalah Raperda perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Kabupaten Desa untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara, dan Perda tentang Pemekaran Kecamatan Belitang. (Ditulis Oleh : R. Fikri)