16 Nov 2020, 9:34 WIB | Berita, Berita, Berita Umum, Headline

Wujudkan Zona Birokrasi Bebas Korupsi BPN OKU Timur Gelar Deklarasi.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) OKU Timur, melaksanakan deklarasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Deklarasi WBK dan WB­BM dipimpin Kepala BPN OKU Timur , Zamili, S.H.,M.H. diikuti oleh seluruh ASN BPN, Rabu  (11/11/2020). Deklarasi ini turut disaksikan  Bupati OKU Timur H. Kholid Mawardi, S.Sos. dan  pimpinan Unsur Forkopimda.

Kepala BPN OKU Timur Zamili, S.H.,M.H. mengatakan,  dengan dicanangkannya WBK dan WBBM ini BPN OKU Timur siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui semangat reformasi birokrasi. Pihaknya menjamin kepada masyarakat bahwa instansinya bebas dari praktik korupsi dan pungli. 

Dikatakannya, Pencanangan ini dimaksud sebagai langkah awal bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi wilayah birokrasi bersih melayani dan langkah nyata dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi wilayah birokrasi bersih dalam melayani di lingkungan BPN.

“Semua harus sesuai aturan. Integritas di internal kantor sudah kita bangun. Intinya masyarakat jangan dibikin susah dengan kerjanya BPN. Negara sudah berubah, adanya perubahan-perubahan ini harus semakin memudahkan rakyat khususnya dalam mengurus sertifikat,” Ujar  Zamili.

Dalam menciptakan pelayanan prima, BPN  mengoptimalkan segala Sumber Daya Manusia (SDM). Pihaknya mengupayakan layanan cepat berkas permohonan yang diajukan masyarakat.

“Kita berupaya berkas tidak boleh nginap. Berkas kurang lengkap, segera cari pemohon dan berkasnya lengkapi. Berkas yang sudah lengkap segera selesaikan. Begitupun dengan PTSL, jangan ada tunda-tunda, harus cepat diselesaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut pihaknya, menghimbau kepada masyarakat , apabila mengurus PTSL, sertifikat waris dan jual beli untuk tidak menggunakan jasa calo. Warga dihimbau untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan karena BPN OKU Timur memberikan pelayanan terbaik melalui reformasi birokrasi yang sudah dilakukan.

“Yang bikin berat itu kan mereka (pemohon) menggunakan jasa calo, pihak ketiga dan banyak surat kuasa. Akhirnya banyak biaya yang keluar. Warga datang sendiri kami layani. Begitupun untuk PTSL juga sama mudahnya, masyarakat cukup pasang patoknya dan siapkan berkas,” katanya

Sementara Bupati OKU Timur,  H.Kholid Mawardi mengatakan melalui kegiatan zona Integritas BPN, diharapkan pelayanan pengawai BPN tentunya akan bersih dan bebas dari KKN,  terlebih peningkatan kualitas pelayanan sebagai komponen hasil pencanangan zona integritas.

Menurut Kholid,  betapa pentingnya dalam mengurus masalah hak milik tanah, dimana hari Senin kemarin , bapak Presiden Republik Indonesia telah menyerahkan, satu juta sertifikat untuk 31 provinsi se-Indonesia, termasuk di Kabupaten OKU Timur.

”  kita telah menyerahkan sertifikat tanah sebanyak 1063 sertifikat  kepada masyarakat dari jumlahannya mencapai 4.000 yang sudah selesai,”  Pungkasnya. (Jon).